Informasi Paket
Kode Paket 5056104
Nama Paket Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
23095990 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan APBD
Tanggal Pembuatan 15 Januari 2020
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kota Surakarta
Satuan Kerja DINAS PENDIDIKAN
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2020   
Nilai Pagu Paket Rp. 100.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 99.984.500,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Dinas Pendidikan Kota Surakarta - Surakarta (Kota)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
SIUJK Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku dengan bidang pekerjaan Jasa Konsultan Perencana
SBU Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan: Kualifikasi Usaha Kecil, Klasifikasi : Jasa Desain Arsitektur
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

Tahun 2019
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun
Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan
Memiliki paling kurang 1 satu orang tenaga ahli tetap sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan, dengan ketentuan SKA Ahli Muda
Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis berdasarkan klasifikasi dalam 10 sepuluh tahun terakhir
Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan 1 Akta Pendirian Perusahaan danatau perubahannya 2 Surat Kuasa apabila dikuasakan dan 3 Kartu Tanda Penduduk
Menandatangani Pakta Integritas
Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi 1 yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan 2 yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam 3 yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana 4 pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Peserta Non Tender 1 peserta