Informasi Paket
Kode Paket 4533104
Nama Paket Belanja Pakaian Dinas dan Batik Tradisional Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2019
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
22222569 Belanja Pakaian Dinas dan Batik Tradisional Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2019 APBDP
22222569 Belanja Pakaian Dinas dan Batik Tradisional Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2019 APBDP
22222569 Belanja Pakaian Dinas dan Batik Tradisional Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2019 APBDP
22222569 Belanja Pakaian Dinas dan Batik Tradisional Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2019 APBDP
Konsolidasi ?
Tanggal Pembuatan 10 Oktober 2019
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kota Surakarta
Satuan Kerja SEKRETARIAT DPRD
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBDP 2019    APBDP 2019    APBDP 2019    APBDP 2019   
Nilai Pagu Paket Rp. 188.550.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 188.550.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Sekretariat DPRD Kota Surakarta - Surakarta (Kota)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
SIUP Memiliki SIUP, dari instansi yang berwenang dan masih berlaku
TDP Memiliki TDP, dari instansi yang berwenang dan masih berlaku
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

Tahun 2018
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

Memiliki pengalaman penyediaan barang pada kegiatan perdagangan eceran paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta
Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan 1. Akta Pendirian Perusahaan danatau perubahannya 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan dan 3. Kartu Tanda Penduduk
Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi 1. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan 2. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam 3. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana dan 4. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara
Peserta Non Tender 1 peserta